 |
LSM GARUDA Siapkan Aksi Besar, Ungkap Dugaan Permainan Agen di Tengah Defisit 2 Juta Tabung LPG. |
SUMBAWA – Polemik kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa memasuki babak baru. Gerakan Rakyat untuk Demokrasi (LSM Garuda) secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Polres Sumbawa terkait persoalan distribusi dan kelangkaan gas subsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam surat bernomor 307/Lembaga-Garuda/VII/2026 yang ditandatangani Ketua Umum LSM Garuda, Abdur Rahim, organisasi tersebut menyatakan akan menggelar aksi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelangkaan LPG 3 kilogram yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Aksi tersebut direncanakan melibatkan sekitar 200 massa dengan titik kumpul di Bundaran Serunu, Kecamatan Labuhan Badas. Massa selanjutnya dijadwalkan bergerak menuju Depot Pertamina Badas, Kantor Bupati Sumbawa, Polres Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa.
Dalam surat pemberitahuan aksi itu, LSM Garuda memuat sejumlah dugaan persoalan distribusi LPG subsidi, mulai dari penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dugaan penjualan kepada pengecer dalam jumlah besar, hingga dugaan penyimpangan distribusi yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon.
Ketua LSM Garuda Abdur Rahim membenarkan pihaknya akan turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan LPG 3 kilogram yang belakangan menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, aksi tersebut lahir dari banyaknya laporan warga terkait kelangkaan dan tingginya harga LPG di tingkat pengecer.
Rahim mengatakan hasil investigasi yang dilakukan organisasinya menemukan indikasi adanya dugaan permainan dalam rantai distribusi LPG subsidi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
"Ada indikasi itu. Sebab seharusnya setelah dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) pihak agen langsung mendistribusikan ke pangkalan, namun ada salah satu oknum agen yang menyimpannya dulu di gudang. Diduga di sanalah transaksi dilakukan berupa pengurangan berat gas," kata Rahim.
Menurutnya, pengurangan isi tabung tersebut diduga dilakukan untuk mengisi tabung kosong lainnya sehingga jumlah tabung yang dapat dipasarkan menjadi lebih banyak dibandingkan kuota resmi yang diterima agen.
Jika dugaan itu benar terjadi, maka pelaku berpotensi memperoleh keuntungan berlipat dari penjualan tabung tambahan yang tidak tercatat dalam distribusi resmi.
"Itu sebabnya harga gas melon di Sumbawa jauh di atas HET. Yang parah bisa sampai Rp25 ribu bahkan ada yang Rp50 ribu," ujarnya.
Rahim menilai persoalan tersebut perlu dibongkar secara terbuka karena berdampak langsung terhadap masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama program subsidi LPG 3 kilogram.
Krisis Pasokan dan Defisit 2 Juta Tabung
Di sisi lain, persoalan LPG di Kabupaten Sumbawa memang tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan penyimpangan distribusi.
Data Satu Data NTB menunjukkan alokasi LPG 3 kilogram untuk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 11.003 metrik ton (MT).
Jumlah tersebut mengalami penurunan 593 MT atau sekitar 5,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dikonversi ke jumlah tabung, kuota tahun ini hanya setara sekitar 3,6 juta tabung LPG 3 kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 3,8 juta tabung.
Sementara kebutuhan riil masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa diperkirakan mencapai 5,6 juta tabung per tahun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar dua juta tabung atau setara 2.500 MT antara kebutuhan dan pasokan resmi yang diterima daerah.
Defisit tersebut diyakini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan LPG di berbagai wilayah Kabupaten Sumbawa.
Saat ini distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa dilayani oleh delapan agen resmi yang menyalurkan pasokan ke sekitar 650 pangkalan yang tersebar di 24 kecamatan. Namun keterbatasan kuota yang tersedia membuat stok di sejumlah pangkalan kerap habis dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut kemudian memicu kenaikan harga di tingkat pengecer yang dalam beberapa kasus dilaporkan jauh melampaui HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, LSM Garuda menilai berkurangnya kuota tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan dugaan penyimpangan distribusi terjadi.
"Kami memahami ada pengurangan kuota. Tetapi distribusi harus tetap diawasi ketat agar gas subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," kata Rahim.
DPRD Jadwalkan RDP
Sorotan publik terhadap kelangkaan LPG 3 kilogram juga mendapat perhatian DPRD Kabupaten Sumbawa.
Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan surat undangan rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026 pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa.
RDP tersebut mengangkat tema "Kendala Pendistribusian Serta Terjadinya Kelangkaan Gas LPG 3 Kg di Wilayah Kabupaten Sumbawa."
Dalam forum itu, DPRD mengundang Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMindag), Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Satpol PP, PT Pertamina Patra Niaga, Depot Pertamina Badas, para agen LPG, pangkalan LPG, Satgas LPG Kabupaten Sumbawa, Camat Labuhan Badas, Kepala Desa Labuhan Sumbawa, hingga Ketua LSM Garuda.
Rahim mengaku menyambut baik langkah DPRD yang membuka ruang dialog untuk membahas persoalan LPG secara terbuka.
Selain menggelar aksi, pihaknya juga memastikan akan menghadiri RDP tersebut untuk menyampaikan berbagai temuan yang diperoleh selama melakukan investigasi di lapangan.
"Kami berharap RDP ini menghasilkan langkah konkret. Harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap agen dan pangkalan, ada timbangan di setiap pangkalan, dan harga LPG 3 kilogram harus kembali sesuai HET. Jika ada mafia gas yang bermain, harus ditindak tegas," tegas Rahim.
Persoalan LPG subsidi di Kabupaten Sumbawa kini tidak lagi sekadar menyangkut keterbatasan kuota. Di tengah defisit pasokan yang mencapai dua juta tabung per tahun, masyarakat juga menunggu kejelasan atas berbagai dugaan penyimpangan distribusi yang berkembang di lapangan. RDP DPRD dan aksi yang akan digelar LSM Garuda diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengurai persoalan tersebut secara transparan dan menyeluruh.